Taj Yasin selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan hal tersebut saat memberikan sambutan pada peringatan Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah yang selama ini diterapkan sebenarnya bertujuan positif, yaitu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak orang tua justru tetap bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam seminggu, sehingga satu hari libur anak-anak sering kali berlalu tanpa pendampingan.
“Artinya, ada satu hari ketika anak-anak tidak dalam pengawasan. Ini yang kemudian menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi–Taj Yasin sangat berkomitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Karena itu, wacana pengembalian sistem enam hari sekolah diharapkan dapat meminimalisasi potensi risiko negatif yang mungkin muncul saat anak tidak diawasi.
Meski begitu, Gus Yasin menekankan bahwa kebijakan tersebut baru akan diputuskan setelah melewati kajian komprehensif dari para pakar, perguruan tinggi, hingga legislatif. Untuk tahap awal, rencana ini akan diberlakukan bagi jenjang SMA dan SMK sebagai kewenangan pemerintah provinsi. Tidak menutup kemungkinan, kebijakan serupa akan diperluas ke tingkat SD, SMP, bahkan PAUD yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Taj Yasin juga menggarisbawahi pentingnya peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang selama ini tidak hanya mendidik secara akademis tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral generasi muda.
DYL
