Serambiupdate.com - Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang mendesak Satgas Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mengambil langkah konkret guna mencegah peningkatan masalah anak putus sekolah setiap tahunnya. Satgas ATS yang dibentuk sejak 2022 ini bertugas melakukan pendataan, pemantauan, dan pengembalian anak putus sekolah ke lembaga pendidikan, termasuk menghubungkan mereka dengan program bantuan pendidikan yang tersedia.
Menurut Eka Supriatna, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Pandeglang, tingginya angka anak putus sekolah menunjukkan lemahnya pengawasan. Ia meminta Satgas ATS untuk bekerja lebih serius dan terstruktur, melakukan monitoring lapangan secara berkala, bukan hanya ketika ada lonjakan data.
“Kalau pemantauan dan kerja sama tidak dilakukan secara rutin, akan sulit menurunkan jumlah anak putus sekolah. Satgas ATS perlu lebih proaktif, jangan hanya ada di dokumen saja,” tutur Eka.
Eka juga menilai bahwa masih banyak masalah fundamental yang belum terselesaikan di lapangan. Akses sekolah yang sulit, keterbatasan fasilitas kelas, dan jarak tempuh yang jauh sering kali menjadi penyebab anak putus sekolah. Selain itu, kasus anak yang berpindah domisili juga kerap menyebabkan mereka terputus dari pendidikan.
“Angka anak putus sekolah tidak boleh hanya menjadi angka statistik semata. Program penanganan harus terus berlanjut tanpa henti, baik saat angka naik maupun turun. Pernyataan ini muncul setelah Disdikpora Pandeglang merilis data yang menunjukkan ada 18.234 anak putus sekolah di Pandeglang pada tahun ajaran 2025/2026,” ujar Eka.
Sementara, Tubagus Udi Juhdi selaku Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang menilai menilai bahwa tingginya angka anak putus sekolah dapat menurunkan kualitas SDM di daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen yang nyata, tidak hanya memperbaiki infrastruktur sekolah, tetapi juga memastikan program bantuan pendidikan tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa DPRD akan segera memanggil Disdikpora dan OPD terkait untuk rapat koordinasi guna memetakan akar masalah secara jelas, termasuk sinkronisasi data pendidikan dan data kependudukan yang sering kali tidak sinkron.
“Pendidikan gratis sudah tersedia dari pemerintah pusat dan provinsi, tapi masih banyak hambatan di lapangan, seperti biaya pribadi untuk transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Meskipun sekolahnya gratis, tanpa biaya harian yang cukup, anak-anak tetap berisiko putus sekolah. Ini memerlukan solusi yang tepat,” ucap Tubagus.
Meski program pendidikan gratis sudah berjalan, rendahnya kesadaran masyarakat masih jadi hambatan besar. DPRD menilai bahwa tanpa kerja sama semua pihak, seperti orang tua, sekolah, dan Satgas ATS, target menurunkan angka anak putus sekolah di Pandeglang sulit tercapai.
adp
.jpeg)
