Saodah Tethool, Komisi IV DPRD Maluku menyampaikan hal tersebut setelah melakukan diskusi bersama kepala dan staf kantor di dinas pendidikan dan kebudayaan cabang menengah dan khusus pada Rabu, (19/3).
Permasalahan yang ditemukan mencangkup tunjangan guru, pembangunan gedung dan sarana sekolah yang layak, serta status kepala sekolah yang hingga kini masih sebagai Pelaksana Tugas (PLT).
“Berdasarkan hasil diskusi bersama dengan kepala sekolah, ternyata banyak masalah yang disampaikan, seperti tunjangan, kenaikan pangkat, hingga sekolah luar biasa, dan masih banyak lagi yang lainnya.” ucapnya.
Pemerintah terkuhus pemerintah daerah akan berupaya menangani permasalahn tersebut. Saodah sendiri menyatakan bahwa dirinya akan bergerak cepat setelah melakukan pengamatan langsung dan akan menyampaikan masalah ini kepada pemerintah daerah maupun pusat.
(IM/DYL)
