Serambiupdate.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merasakan diskriminasi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang terjadi di Indonesia bagian timur dan wilayah lainnya. Perlu ada dukungan lebih dari pemerintah pusat dan daerah.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan Tahun 2022. Laporan yang sama juga telah disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Yusuf Ateh mengungkapkan dari hasil pengawasan yang dilakukan BPKP Tahun 2022 menunjukan bahwa kemunduran kualitas pendidikan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kemunduran ini terjadi dihampir dalam semua jenjang pendidikan didaerah, khususnya dalam literasi dan numerasi. Dengan begitu, pemerintah harus meningkatkan peran aktifnya dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing.
“Ketimpangan sarana dan prasarana di wilayah timur Indonesia memerlukan perhatian lebih,” ujar Yusuf Ateh.
Mengenai laporan yang disampaikannya ke Mendikbud Nadiem Makarim, hasil pengawasan ini merupakan usaha BPKP dalam mengawal upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
“Sepanjang tahun 2022 selain mengawal pemulihan ekonomi, BPKP juga turut mengawasi pembangunan sumber daya manusia yang termasuk di dalam bidang pendidikan,” ujar Yusuf Ateh.
Sinergitas Pusat dan Daerah
Yusuf Ateh mengharapkan pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dalam upaya perbaikan bidang pendidikan. BPKP berkomitmen akan terus mendukung upaya peningkatan bidang pendidikan melalui pengawasan yang dilakukan BPKP.
“BPKP akan memberikan hindsight, insight bahkan foresight dalam menjamin perbaikan bidang pendidikan,” ungkap Yusuf Ateh.
Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang terus membantu keberhasilan program-program di kementeriannya. Pihaknya berkomitmen akan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan evaluasi di Kemendikbudristek dan laporan ini dapat membuka jalan penyempurnaan kinerja kami,” tutupnya.
Arah BPKP di Tahun 2023
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengarah pada 7 sektor strategis dalam pengawasan di 2023 ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ketahanan pangan dan energi.
Hal ini tertuang dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) tahun 2023. Ini jadi bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.
"APP tahun 2023 berfokus kepada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 26 tema dan 105 topik pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Sektor Strategis
Terdapat 7 sektor strategis dalam rincian Yusuf Ateh diantaranya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah, dan desa, pembangunan ekonomi; ketahanan pangan. ketahanan energi, dan penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
"Untuk APPD difokuskan kepada 5 sektor strategis pembangunan dan mencakup 64 tema pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," ucapnya.
Yusuf Ateh mengatakan BPKP berhasil menghasilkan produk pengawasan yaitu APP dan APPD 2023 untuk digunakan stakeholder BPKP. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mekspektasi hasil pengawasan yang dilakukan BPKP.
"APP ini juga dapat menjadi rujukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pengawasaan intern pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya," ucapnya.
Kawal Tata Kelola Pendidikan
Sebelumnya, BPKP akan mengawal tata kelola pendidikan di bawah naungan Kemendikbudristek. Termasuk soal akses pendidikan dan program vokasi.
Langkah yang diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BPKP dan Kemendikbudristek tentang penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemendikbudristek. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Mendikbudristek Nadiem Makarim menandatangani langsung MoU yang disepakati.
Yusuf Ateh menyampaikan, BPKP terus melakukan pengawasan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan aksessibilitah pendidikan juga pelaksanaan program vokasi.
“BPKP siap mengawal upaya peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dan efisiensi program yang dilaksanakan Kemendikbudristek,” katanya, mengutip keterangan resmi, Jumat (21/10/2022).
Yusuf Ateh sangat menghargai langkah Kemendikbudristek yang telah melakukan kerja sama dengan baik dalam penyediaan data dan informasi dalam lingkup tugas pengawasan BPKP.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri dan jajarannya atas kerjasama dalam dukungan data dan informasi, sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Yusuf Ateh juga menegaskan bahwa BPKP akan terus berada dibelakang dalam program kemendikbudristek untuk mendukung upaya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Baginya, Nota kesepahaman yang disepakati BPKP dengan kemendikbudristek merupakan komitmen sinergitas dalam mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Nota Kesepahaman ini diharapkan akan memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah kita bangun bersama sehingga tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan Kemendikbudristek semakin terjaga,” paparnya.
(Umar Syaid/adp)
