Notification

×

Iklan

Iklan

Mudahkan Monitoring dan Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Direktur The Aceh Institute Rancang Aplikasi Monitor KTR

Selasa, 02 Agustus 2022 | Selasa, Agustus 02, 2022 WIB | Last Updated 2022-08-02T02:57:03Z


Serambiupdate.com
Bakri Siddiq selaku Penjabat (PJ) Wali Kota Banda Aceh mendorong penerapan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Banda Aceh.


“Menurut saya perilaku merokok punya dampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, sosial, anak-anak pun bisa menganggu mata pencaharian (produktivitas) masyarakat,” ujar Bakri ketika audiensi dengan Dinas Kesehatan, The Union, The Aceh Institute, Satpol PP/WH serta KADIS Kota Banda Aceh, bertempat di Kantor Walikota Banda Aceh.


Ia mengatakan bahwa saat ini telah ada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2017. Dimana regulasi yang telah ada ini penting untuk diterapkan.


“Namun himbauan saya bahwa proses penerapan ini perlu berjalan secara humanis, lembut dan sejuk,” tambahnya.


Sementara itu, Lily S Sulistiyowati selaku perwakilan The Union mengatakan bahwa harus ada komitmen bersama dalam proses pengendalian rokok di Aceh.


Sebab hal itu bertujuan agar konsumsi rokok menurun, terutama terhadap anak-anak di bawah umur.


"Regulasi dan implementasi KTR perlu diterapkan secara menyeluruh dengan meningkatkan koordinasi banyak pihak," katanya.


Selain itu, penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Aceh perlu diperkuat dengan harapan Kota Banda Aceh bisa dijadikan contoh untuk daerah lain sebagai daerah pertama yang sukses menciptakan ruang ramah anak yang bebas rokok.


"Semangat, pola, dan konsep penerapan di Banda Aceh bisa disebarkan ke daerah lainnya di Provinsi Aceh," lanjutnya.


Untuk memudahkan monitoring dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KTR, Muazzinah Yacob selaku Direktur The Aceh Institute mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang aplikasi Monitor KTR yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.


Aplikasi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat guna melaporkan pelanggaran yang terjadi di KTR.


"Hal tersebut sebagai database untuk dinas terkait agar mendorong penerapan KTR di Kota Banda Aceh," tandasnya.


(ADP)

×
Berita Terbaru Update