Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penyaluran MBG selama ini disesuaikan dengan jadwal operasional masing-masing sekolah. Namun, kondisi darurat seperti karhutla dapat menyebabkan perubahan kebijakan secara mendadak. Dalam sejumlah kasus, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyelesaikan proses produksi makanan sebelum memperoleh informasi bahwa sekolah harus diliburkan karena kabut asap.
Menurut Sudaryono, makanan yang sudah telanjur dimasak tidak langsung dihentikan penyalurannya. Makanan tersebut tetap diberikan kepada penerima manfaat pada hari pertama sekolah diliburkan, dengan teknis distribusi yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Setelah itu, penyaluran MBG dihentikan apabila sekolah masih belum kembali beroperasi.
Ia menambahkan, pelaksanaan distribusi dalam situasi tersebut dilakukan melalui koordinasi antara SPPG dan sejumlah pihak di daerah. BPBD, pemerintah daerah, serta pihak sekolah dilibatkan untuk menentukan mekanisme yang paling memungkinkan, termasuk opsi pengambilan makanan secara langsung oleh orang tua siswa.
Sudaryono menegaskan bahwa penanganan MBG di tengah kondisi karhutla perlu disesuaikan dengan situasi masing-masing wilayah. Dengan koordinasi tersebut, makanan yang telah diproduksi tetap dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan kondisi keselamatan masyarakat akibat kabut asap.
DYL
.jpeg)