Sorotan ini muncul setelah Ledia menerima aspirasi dari Yayasan Ash-Shaff Palembang, pengelola Sekolah Islam Terpadu (SIT) Bina Ilmi. Pihak yayasan menilai sistem akreditasi otomatis tanpa visitasi menimbulkan banyak kerancuan. Ada sekolah yang sebenarnya berkinerja rendah justru memperoleh nilai tinggi, sementara sekolah dengan rekam jejak baik malah tersendat.
“Kondisi seperti ini jelas tidak adil dan bisa merugikan sekolah-sekolah swasta yang selama ini menjaga standar mutunya,” kata Ledia dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, akreditasi tidak bisa dilepaskan dari pengawasan pemerintah provinsi. Keterlibatan daerah penting sebagai bentuk proteksi agar kebijakan tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu pendidikan.
“Tidak semua yang terlihat bagus hasilnya benar-benar bagus. Karena itu proses pengawalan harus terus dilakukan. Asesor yang profesional memang ada, tapi laporan tentang asesor yang tidak menjalankan tugas dengan baik juga tidak sedikit,” ujarnya.
Ledia menegaskan, Fraksi PKS akan terus memperjuangkan perbaikan sistem akreditasi sekolah agar lebih berkeadilan.
DYL
