"Mau tidak mau kita
harus melakukan adanya sekolah unggulan. Sulbar ini daerah penyangga IKN ini
peluang melahirkan anak-anak secara vokasi siap bekerja," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar saat
hadiri podcast. Senin (26/9/2022) malam.
Menurut Natsir, Kebijakan
Sulbar yang dilakukan bukan hanya menyuplai pangan.
Tetapi, juga pada sektor
tenaga kerja atau SDM sehingga diperlukan pemetaan sekolah unggulan.
"Kita akan menyusun
peta terhadap sekolah pendukung dan memperkuat keanekaragaman yang ada di
Sulbar," ungkapnya.
Namun menurutnya, tenaga pendidikan harus siap. Dikarenakan saat ini Sulbar masih kekurangan tenaga
pengajar, yang dimana hanya sekitar 1.446 orang yang sudah termasuk Pegawai
Pemerintah dengan Perajinan Kerja (PPPK).
Wakil Ketua Komisi
IV Hatta Kainang juga mengungkapkan konsep sekolah unggulan harus
dilakukan. Namun hal itu harus didukung dengan anggaran yang memadai agar adanya
peningkatan kapasitas guru.
"Memang kita
sepakat ada sekolah unggulan, paling tidak setiap kabupaten ada," ucap
Hatta.
“Minimal, ada di
Kabupaten Mamuju dan Majene. Selebihnya, dilakukan
secara bertahap agar semua kabupaten ada. "Karena harus dipikirkan juga
kualitas guru yang mengajar. Bisa itu didorong
SMK 1 Rangas apalagi pembangunannya megah dengan desain tahan gempa," lanjutnya.
DYL_RPH