Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD: Perlu Seratus SMP Negeri di Kota Surabaya

Sabtu, 25 Juni 2022 | Sabtu, Juni 25, 2022 WIB | Last Updated 2022-06-25T06:28:41Z


Serambiupdate.com
Berdasarkan analisis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Surabaya memerlukan seratus Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) karena masih banyak lulusan Sekolah Dasar (SD) yang belum tertampung saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).


Wali murid selalu mengeluhkan setiap kali PPDB berlangsung karena masih minimnya sekolah negeri di Kota Surabaya. Dewan mendukung pemerintah kota untuk segera menambah lembaga pendidikan negeri, khususnya SMPN.


Baktiono selaku Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengusulkan pembangunan sekolah negeri di kawasan padat penduduk. Salah satunya di Kapas Madya, Tambaksari karena di daerah tersebut belum ada SMPN.


“Jika dilihat dari peta, sangat padat, jadi cobalah ke kawasan padat penduduk,” ujarnya.


Baktiono memahami bahwa mendirikan sekolah negeri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah kota perlu mencari aset terlebih dahulu. Lokasi dan luasannya juga perlu dianalisis. Sama halnya dengan ketersediaan dana.


Politikus PDIP itu mengatakan bahwa jika pemkot tidak memiliki aset di kawasan padat penduduk, satu-satunya cara ialah dengan membebaskan lahan. Rumah-rumah warga dibeli. Lalu kawasan tersebut didirikan flat bagi warga beserta sekolah negeri.


“Ini merupakan win-win solution,” katanya.


Tempat tinggal yang ideal ialah berdampingan dengan sekolah. Hal itu sebagai solusi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).


”Didirikan flat yang ada sekolah di situ. Tentu warga akan lebih nyaman dan tenang,” imbuhnya.


Anggota badan anggaran (Banggar) itu telah menghitung jumlah SMPN yang perlu didirikan mencapai 100 sekolah. Kini hanya ada 63 SMPN di Surabaya. Tempatnya jauh dari pemukiman penduduk.


Menurut catatan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, sebanyak 45.283 siswa kelas VI SD yang bersaing masuk ke SMPN. Sedangkan 63 SMPN di Surabaya hanya memiliki daya tampung sebanyak 18.800 siswa.


”Dari rasio itu, Surabaya memerlukan 100 sekolah. Bagaimana dengan guru-guru sekolah swasta? Mari kita berpikir bersama. Itu dapat diperankan ke sekolah negeri tambahan,” pungkasnya.


Sementara itu, Camelia Habiba selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya meminta seluruh lurah membantu warga di wilayahnya yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran sekolah.


(ADP)
×
Berita Terbaru Update