Notification

×

Iklan

Iklan

Penilaian Pelayanan Publik Dilakukan ORI Terhadap Dinas Pendidikan Jatim

Jumat, 11 November 2022 | Jumat, November 11, 2022 WIB | Last Updated 2022-11-11T08:31:35Z


Serambiupdate.com Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan penilaian tentang pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya, Selasa. (8/11).

Wahid Wahyudi selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan, penilaian ini berkaitan dengan layanan pendidikan di Dindik Jatim dengan jargon "Cakep Dik" yang merupakan singkatan dari cerdas, berkarakter, profesional, dedikasi, inisiatif dan kolaboratif.


"Layanan pendidikan ini sangat kompleks sekali. Tentu kami harus melaksanakan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang kami terima melalui petugas pelaksana yang mempunyai kompetensi atas pelayanan tersebut," ujarnya.


Wahid mengungkapkan permasalahan atau pengaduan yang dimaksud, berkaitan dengan pendidikan, diantaranya seperti mutasi guru, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ataupun siswa prestasi.


Terkait jargon, Wahid menjelaskan, diawali dengan kata cerdas. Staf Dinas Pendidikan Jatim harus menyelesaikan masalah secara cepat dan cerdas dalam menjawab permasalahan masyarakat. Kemudian, berkarakter artinya berkepribadian yang baik, karena berhadapan dengan masyarakat, "Kami siapkan layanan dua arah, offline dan online," tuturnya.


Dirinya juga menyebut, jika tidak semua permasalahan atau pengaduan yang terpusat di klinik pendidikan dapat diselesaikan oleh staf. Tentu akan diberikan kepada bidang sesuai dengan permasalahan yang diadukan.


Melalui SP4N Lapor dalam setahun ini tepatnya Januari-November 2022 telah menerima sebanyak 49 pengaduan, empat pengaduan di antaranya berkaitan dengan guru.


"Seluruh pengaduan ini sudah kami tuntaskan. Karena dalam sehari kami menerima tiga sampai empat pengaduan dan semuanya kami selesaikan," ujarnya.


Dengan adanya penilaian ini, Wahid mengungkapkan untuk melihat kesesuaian standar syarat pelayanan publik. Ada enam, yakni sistem, mekanisme, jangka waktu, biaya/tarif, produk dalam layanan pendidikan.


"Intinya kita selesaikan dengan cepat dan tepat," tegasnya

DYL_RPH

×
Berita Terbaru Update